BERITA TERKAIT

»  PERJALANAN MENGADU NASIB DI HONGKONG

»  ALFAMART PEDULI KORBAN BANJIR LEBAK

»  PROGRAM BBM BERSUBSIDI PERTAJAM PERBEDAAN KELAS

»  LISTRIK MATI, PLN DIDEMO

»  BEASISWA KEPERAWANAN

»  ALFAMART LAYANI PULSA LISTRIK

»  KAGUM HOTELS AKAN EKSPANSI DI KLATEN

»  ANTI SEDOT PULSA INDOSAT

»  SISWI KERASUKAN MASSAL

»  TES PRAMUGARI, DIHARUSKAN BUGIL

Program Pemerintah untuk membatasi harga BBM bersubsidi sesungguhnya makin mempertajam perbedaan kelas di masyarakat. Antara kelas kaya dan miskin. Bahkan ada kesan, selama ini, ada kesengajaan menabrakkan atara golongan kaya dan golongan miskin.Ini jelas sangat memprihatinkan dan dalam jangka panjang tidak bisa menyelesaikan masalah.

Teori pertentangan kelas, sekian ratus tahun yang lalu, dipopulerkan oleh Dr Karl Marx, dalam bukunya “Das Capital” , dengan isu kaum buruh (mewakili orang tidak mampu yang hanya punya tenaga kerja) melawan kaum bermodal (mewakili orang kaya yang punya segalanya).

Kaum Prolektar lawan Kaum Borjuis. Pertentangan kelas antara orang miskin dan kaya, sengaja dihembuskan untuk meruntuhkan kaum kapitalis yang dianggap musuh bebuyutan kaum komunis. Namun dengan runtuhnya komunis, beberapa puluh tahun lalu, hal itu sudah tidak relevan lagi bila ditrapkan di jaman ini. Jaman reformasi.

Sudah sejak awal, pemerintah seakan-akan “memanjakan” kaum tidak mampu dan “menganaktirikan” golongan kaya. Untuk orang miskin, mereka dapat uang tunai (program beberapa tahun yang lalu), lalu jatah beras miskin (raskin), gratis biaya pengobatan (Jamkesmas), dan berbagai “fasilitas” lainnya. Sedangkan orang kaya, tidak dapat apa-apa. Harus berdiri sendiri, karena dianggap sudah kaya dan uangnya banyak. Padahal yang terjadi tidak seperti itu.

Jumlah orang kaya di Indonesia,  diperkirakan hanya sedikit, dibandingkan dengan penduduk miskin. Menurut data terakhir, jumlah orang kaya di Indonesia kurang lebih hanya 23.000 orang, dari jumlah penduduk yang mencapai 210 juta lebih. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesian Islamic Business Forum (IIBF) Heppy Tranggono dalam acara Temu Nasional Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, di Hotel Bidakara, Jakarta, baru-baru ini.

Menurut Heppy, hal itu didasarkan atas  hasil riset Merryl Lynch, jumlah orang kaya di Indoneia mencapai 23.000 orang dari  jumlah penduduk 210 juta orang. Bandingkan dengan negara Singapura, dengan penduduk hanya 5 juta orang, berhasil menghasilkan orang kaya sejumlah 77.000 orang.  Sedangkan di Amerika Serikat, dengan jumlah penduduk 300 juta orang mampu menghasilkan 413.000 orang kaya.

Belum tercatat, data kelas menengah di negeri kita, yang kelihatannya kaya, sesungguhnya “miskin”. Hal itu terjadi, karena kriteria orang kaya, menurut versi pemerintah yang menyebutnya sebagai “orang mampu”, tidak jelas. Orang kelas menengah ini lebih celaka lagi, karena kaya tidak, miskin juga tidak, tetapi digolongkan kepada orang kaya hanya gara-gara punya mobil. Fatal kan?

Untuk lebih jelasnya begini. Ada pengusaha yang dulunya sukses, tetapi karena ada kebijaksanaan pemerintah yang tidak menguntungkannya, sekarang ini banyak yang bangkrut. Mereka hanya bisa “bertahan” saja dalam kehidupan. Ada yang bayar hutang tidak mampu, dikejar-kejar debt-cplector, dikejar petugas pajak karena nunggak pajak, dikejar mantan karyawan yang belum terbayar, dan lain-lain kesulitan. Orang-orang kelas menengah seperti ini jumlahnya cukup banyak.

Bagi golongan menengah ini, jangankan “mampu”, untuk menghidupi keluarganya saja susah, meskipun naik mobil. Hidupnya pas-pasan dan sekali lagi, hanya bisa bertahan saja. Banyak kelas kaya yang sekarang ini jatuh miskin, dan jadi kelas menengah miskin. Dia tidak dapat dikatagorikan “orang mampu” atau orang kaya. Nah, karena mereka naik mobil, nantinya tidak bisa beli BBM bersubsidi, kalau program pemerintah jadi dijalankan, karena mereka dianggap mampu.

Sekarang saja di setiap SPBU, sudah ditulisi besar, “BBM bersubsidi, hanya untuk golongan tidak mampu.”  Juga di iklan-iklan televisi, lebih menggelikan lagi. Dengan akting yang dipaksakan, intinya, orang naik mobil langsung digolongkan ke golongan orang kaya,  dan disarankan tidak membeli BBM bersubsidi. Diarahkan ke Pertamax yang harganya tidak terjangkau, karena mahal. Sehingga banyak yang nyeletuk: Memangnya ini negeri hanya untuk golongan tidak mampu?

Pertanyaannya, kenapa dalam memberikan pelayanan kepada warganya, selalu dibedakan antara kaya dan miskin? Bukankah sebagai warga negara, mereka juga memiliki hak dan kewajiban yang sama? Orang kaya juga bayar pajaknya lebih besar. Kalau punya perusahaan, mereka juga menampung tenaga kerja yang tidak sedikit. Artinya, juga bisa menyediakan lapangan kerja dan bisa menghidupi orang banyak. Kenapa mesti dibedakan?

Sebagian besar orang kaya, dulunya juga orang miskin. Karena perjuangan dan usahanya yang keraslah yang menyebabkan mereka jadi kaya. Bukan karena diberikan kemudahan oleh pemerintah. Kalau ada orang kaya yang kekayaannya diperoleh dari warisan, jumlahnya tidak banyak. Jadi, kalau mereka pihak swasta yang kaya karena kerja keras dan bukan karena korupsi, kenapa pelayanan publiknya dibedakan? Inilah yang seharusnya jadi renungan para pejabat pemerintahan, bila mengambil keputusan, seperti misalnya kebijaksanaan pembatasan BBM bersubsidi, jika nanti jadi dilaksanakan.

Disamping teori pertentangan kelas, menabrakkan yang kaya dan miskin, juga ada teori “Robinhood” dan “Maling Budiman”.  Membela kaum miskin. Caranya, mengambil harta orang kaya dan dibagikan untuk orang miskin. Meski hal itu hanya ada dalam ceritera, tetapi sering dipraktekkan oleh sebagian orang, untuk menarik simpati kaum miskin. Menurut ceritera, mereka ingin jadi “pahlawan” kaum miskin, dan karena sebagian rakyatnya miskin, maka kalau misalnya ada pemilu atau pilkada seperti sekarang ini,  rakyat akan langsung memilihnya. Logikanya seperti itu.

Maaf, bukan kami ingin membela orang kaya, tetapi dalam memberikan pelayanan publik kepada warganya, janganlah dibedakan-bedakan. Cara membina kaum miskin pun, pemerintah jangan menempuh cara seperti itu. Berilah mereka pendidikan ketrampilan, dan gemblenglah jadi wiraswasta. Atau sediakan lapangan kerja yang seluas-luasnya. Soalnya, penyebab banyaknya orang miskin, menurut hasil riset Merryl Lynch tadi, karena kita kekurangan entrepreneur. Nah, kalau kaum miskin yang jumlahnya banyak, dan digembleng jadi wiraswasta, wah akan muncul orang-orang kaya baru. Bukan saja kuat secara ekonomi, tetapi juga bisa menciptakan lapangan kerja baru. Wah. (anggoro suprapto).

                                                  ------------------------------------------

KRITERIA KAYA DAN MISKIN

Untuk kriteria orang kaya, atau orang mampu, pemerintah tidak pernah memberikan kriteria yang jelas. Patokannya hanya punya mobil pribadi. Mereka yang menggunakan mobil pribadi, tidak layak membeli BBM bersubsidi. Oleh karena itu, di setiap SPBU, digelar spanduk dan gambar tempel yang menyebutkan: “BBM bersubsidi hanya untuk golongan tidak mampu”.

Padahal ukuran kaya tidak seperti itu.  Menurut ukuran PBB, orang kaya di negara berkembang yaitu orang yang minimal punya simpanan uang Rp. 1 miliar, udah digolongkan orang kaya. Secara logika, memang ada benarnya. Punya uang sebegitu, kalau didepositokan di Bank, dengan bunga yang paling rendah sekitar 0,6 persen saja, maka per-bulannya bisa menerima keuntungan sekitar Rp.5 juta-an, setelah dipotong pajak. Jadi setiap bulannya punya pendapatan tetap, lima kali UMR. Asyik kan?

Jadi punya mobil saja, kalau yang bersangkutan dalam memenuhi kebutuhan “hariannya” sulit, atau pas-pasan, tidak bisa dikatakan kaya. Inilah kriteria yang jelas. Harus ada survey dulu, untuk penduduk kaya, atau “mampu”. Sedangkan orang kaya menurut kriteria Robert Kiyosaki, adalah orang yang tidak ada kesulitan ekonomi selama satu generasi. Jadi kalau selama 25 tahun mendatang, orang yang bersangkutan tidak ada kesulitan ekonomi, kebutuhannya hariannya lancar, barulah digolongkan dalam kelompok orang kaya.

Menurut Robert, orang kaya ada tiga golongan. Orang kaya yang biasa, super kaya dan ultra kaya. Nah, kalau patokan pemerintah dalam menetapkan penduduknya yang kaya, memakai patokan kaya yang golongan “kaya biasa” saja, sudah cukup. Inilah orang kaya yang sesungguhnya bila diukur dengan patonkan riil, yaitu perolehan materi. Soalnya ada ukuran kaya dari segi rohani, kerpibadian, dan lain-lain. Wah repot kalau ukurannya meluas. Sementara kita batasi kaya secara materi saja.

Sedangkan ukuran orang miskin, kalau menurut PBB sudah jelas. Yaitu orang yang pendapatannya di bawah 2 dollar US per-hari. Di bawah Rp 20 ribuan. Saya rasa Pemerintah sudah tahu ukuran “orang mampu” dan “tidak mampu”. Lalu kenapa dalam program menata ulang BBM bersubsidi, kriterianya agak sembarangan? Entahlah. Namun saya ingat ceritera sahabat saya, Pak Daisan. Dia mengatakan: “Mas, kalau di Cungkok (maksudnya negara Cina) , kalau ada orang kaya yang dapat menyediakan lapangan kerja, atau orang kaya yang bisnis, akan disambut bak pahlawan,” katanya.

Dia sambil menunjukkan bukti majalah Cina, walikotanya sendiri yang akan mendatangi orang kaya tersebut, dan mengalungkan bunga, sebagai tanda terima kasih pemerintah. Tidak hanya itu saja, orang kaya seperti itu akan diberikan berbagai fasilitas yang lebih. Misalnya disediakan tanah yang murah. Dipermudah perijinannya. Dibebaskan pajak, dan lain-lain. Bagaimana penghargaan pemerintah kita pada orang kaya di negeri ini? Tanyalah pada rumput yang bergoyang…..(anggoro suprapto).

                                                 -------------------------------------------------

LOGIKA BERPIKIR YANG ANEH

Inilah cara berpikir pemerintah yang menurut pendapatku cukup aneh:

1. Hanya karena naik mobil pribadi, orang langsung dicap golongan mampu dan kaya. Padahal mobil adalah “simbol orang kaya” dan belum tentu kaya beneran.

2. Menurut rencana, kendaraan roda dua boleh membeli BBM bersubsidi, dan mobil pribadi tidak. Padahal jumlah kendaraan roda dua ini bisa 10X lipat yang punya mobil. Jadi, meski mobil pribadi dibatasi, kalau roda dua dibebaskan, tetap saja konsumsi BBM bersubsidi tetap membengkak.

3. Angkutan umum massal sangat terbatas, dan tidak diproduksi secara massal. Kalau angkutan umum nyaman dan lancar, sebetulnya jarang orang naik kendaraan pribadi, karena lebih nyaman naik angkutan umum. Contoh jurusan Semarang – Solo, orang lebih suka naik bus patas, karena murah, ber-AC, nyaman dan aman. Kalau naik kendaraan pribadi, bensinnya mahal, dan rumit. Itu salah satu contoh.

4. Pelebaran jalan, lambat sekali pembangunannya. Tetapi anehnya, tidak ada pembatasan jumlah kendaraan baru, baik roda dua mupun mobil. Akibatnya, pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor dan mobil terus melaju cepat, sedangkan lebar jalan tetap itu-itu saja. Bayangkan sendiri. Konon di Cina, semua jalan dibuat lebar, minimal 4 jalur.

5. Tidak memberikan fasilitas, berupa kemudahan-kemudahan bagi orang kaya, yang memberikan pendapatan pajak negara yang tidak kecil. Bagaimana kalau mereka diam-diam mogok? Pikirkan.

6. Memberikan fasilitas pada orang miskin, dana tunai, raskin, jamkesmas dan lain-lain, tetapi tidak ditindaklanjuti dengan program nyata pada mereka, misalnya memberikan pelatihan sampai ke tingkat desa-desa, sehingga mereka jadi berdaya dan statusnya juga bisa meningkat, paling tidak jadi golongan menengah.

Mungkin masih banyak pemikiran untuk memberikan masukan pada Pemerintah. Nah mungkin Anda akan menyumbangkan saran dan lain-lain, jangan takut untuk menulisnya dan kirim ke email: obyektif@gmail.com, supaya bisa disebarluaskan oleh Obyektif Cyber Magazine. Tulisan Anda sangat bermanfaat, karena bisa dibaca jutaan orang di seluruh dunia, dan para staf pemerintah harus membacanya, guna memberikan masukan. Gawat, kalau mereka sampai membutakan mata dan menulikan telinga atas kritikan dan masukan dari rakyatnya. Termasuk saya, rakyat jelata. (anggoro suprapto).

                                           ------------------------------------------------------

Catatan:  Drs Anggoro Suprapto, Ketua LSM “Kontrol Sosial” Obyektif. Bersama Forum Komunikasi LSM dan Ormas (Forkom) Jateng, ikut giat sebagai aktivis, mengawasi pemerintahan, untuk mencapai “Clean Governance”. Juga aktif dalam Gerakan Anti Suap dan Anti Korupsi. Ikut dialog dengan SBY di Wisma Perdamaian Semarang, belum lama, soal aksi gerakan pemberantasan korupsi di tanah air.